nusakini.com - Jakarta - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan tersebut diterima langsung Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Harminus Koto, di kantor Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketua KI Provinsi Kalimantan Tengah, Daan Rismon mengatakan, kunjungan ini dalam rangka pengelolaan penanganan penyelesaian sengketa informasi dan tata kelola lembaga.

"Di mana DKI Jakarta menjadi barometer provinsi lainnya memiliki kompleksitas masalah. Kami dapat bertukar gagasan bagaimana menangani masalah dari Komisi Informasi DKI Jakarta," ujar Daan.

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Harminus Koto menyampaikan, keterbukaan informasi publik menjadi 'nafas panjang' yang membutuhkan kreasi, terobosan serta tekad kebersamaan pada kebijakan tata kelolanya.

"Di awal kiprah KI DKI Jakarta dilantik November 2020, fokus pada penanganan sengketa informasi dari kasus yang tertunda di periode sebelumnya. Lalu pada pengelolaan secara 
fungsional internal. Meski KI DKI Jakarta berdekatan dengan KI Pusat tetapi berupaya berkoordinasi dan berbagi gagasan terutama bagaimana penguatan kebijakan Komisi Informasi yang lebih baik," ungkapnya.

Kunjungan dari KI Kalteng ini juga disambut baik oleh Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan, Nelvia Gustina. Menurutnya, pengelolaan anggaran, penguatan regulasi serta daya dukung Komisi Informasi dari pemangku kebijakan masih harus terus dikuatkan sehingga memudahkan menjalankan kewajiban lembaga yang lebih berdampak bagi masyarakat luas.

"Kami sambut baik kedatangan rekan saudara seperjuangan dari KI Kalteng dan banyak hal informasi terkait kondisi keterbukaan informasi di masing-masing provinsi," ujarnya.

Ajang silaturahmi antar lembaga ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diskusi berjalan ringan dan saling memberikan informasi dalam menyikapi kompleksitas lembaga yang berbeda.

Dalam kesempatan ini dari jajaran KI Kalteng hadir Wakil Ketua KI Kalteng, Setni Betlina; Baneri Repelita (Komisioner Kelembagaan), M Mukhlas Roziqin (Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi), dan Srie Rosmilawati (Komisioner Bidang (Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi) serta satu orang sekretariat.